logo

  • Status Mutu Air 
  • - Tanggal 27-11-2021 19:00:00

Tentang Kami

Menurut data Departemen Dalam Negeri tahun 2004, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, yaitu sekitar 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan memiliki cadangan air sebesar 3.221 milyar m³/tahun dan menjadi negara terbesar ke 5 di dunia yang memiliki cadangan air terbesar. Dari cadangan ini hanya sebesar 21,46% atau sekitar 691,3 milyar m³/tahun yang dapat dimanfaatkan. Sebanyak 141 milyar m³/tahun dimanfaatkan untuk kebutuhan air irigasi, 6,4 milyar m³/tahun dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan air perkotaan, serta sebanyak 27,7 milyar m³/tahun dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Sisanya untuk keperluan lainya. (SDA 2010~2011, Ditjen SDA, PU).

Isu dan permasalahan konservasi sumber daya air di Indonesia sangatlah kompleks dan sangat memerlukan penanganan yang serius. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut (SDA 2010~2011, Ditjen SDA, PU) :
 

  • Meluasnya lahan kritis, yaitu 13,1 juta Ha pada tahun 1992, dan saat ini mencapai lebih dari 18,5 juta Ha.
  • Meningkatnya sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, yaitu 22 DAS pada tahun 1984, menjadi 39 DAS pada tahun 1992, dan menjadi 62 DAS pada tahun 2005.
  • Tingginya laju sedimentasi pada waduk–waduk besar, yaitu 40-50% volume dead storage.
  • Terjadinya degradasi dasar sungai akibat galian Golongan C tak berizin.
  • Menurunnya daya dukung beberapa daerah tangkapan air yang berakibat pada turunnya keandalan debit sungai sebagai sumber air sebagian besar di (90%) lahan irigasi.

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa kerusakan DAS di Indonesia dari tahun ke tahun semakin parah dan memprihatinkan. Hal itu seiring dengan dengan bertambahnya luas kerusakan daerah aliran sungai termasuk hutan sebagai akibat degradasi lahan dan air di dalam DAS tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan prioritas bagi DAS yang rusak tersebut. Penetapan DAS Prioritas di Indonesia oleh pemerintah menjadi suatu dasar dari pengelolaan DAS tersebut. Upaya pengelolaan daerah aliran sungai menempati posisi strategi dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mengelola cadangan sumberdaya air yang sangat besar potensinya di dalam DAS di tanah air, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai. Dalam peraturan ini wilayah sungai di Indonesia dibagi menjadi 131 Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan beberapa DAS di dalamnya dengan kategori, yaitu:
 

  • Wilayah sungai lintas negara sebanyak 5 SWS dan 304 DAS.
  • Wilayah sungai lintas provinsi sebanyak 29 SWS dan 859 DAS.
  • Wilayah sungai strategis nasional sebanyak 29 SWS dan 3137 DAS.
  • Wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebanyak 53 SWS dan 3168 DAS.
  • Wilayah sungai dalam kabupaten/kota sebanyak 15 SWS dan 504 DAS.

Dari total 7.972 DAS di Indonesia telah ditetapkan beberapa DAS prioritas. Penetapan DAS prioritas pertama kali adalah tahun 1984, yaitu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU.124/KPTS/1984 Tahun 1984 tanggal 4 April 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas.


Tujuan penetapan SKB ini bertujuan untuk penyelamatan hutan tanah dan sumber-sumber air yang menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat pada umumnya maupun instansi Pemerintah pada khususnya agar hutan, tanah dan sumber-sumber air dapat diselamatkan secara terarah, terpadu, terorganisir dan saling mendukung.Kegiatan konservasi tanah, baik yang berupa kegiatan pengendalian erosi banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan daya guna, lahan produksi dan pendapatan petani, peningkatan peran serta masyarakat harus terpadu dan mendukung serta mengamankan pembangunan prasarana dan bangunan- bangunan pengairan. Selanjutnya dalam Lampiran I SKB tersebut ditetapkan 22 DAS Prioritas di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2009 ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang PENETAPAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PRIORITAS DALAM RANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2010-2014. Tujuan dikeluarkannya surat keputusan ini adalah untuk merehabilitasi dan mereklamasi hutan dan menyelamatkan DAS dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 sebagai arahan/acuan bagi instansi/dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, dan konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen. Dalam lampiran SK ini telah ditetapkan 108 DAS Prioritas di Indonesia. Berikut ini adalah daftar DAS Prioritas yang telah ditetapkan, yaitu : (No. Urut, Nama DAS, Lokasi Provinsi). Nomor urut tidak menunjukkan urutan prioritas.

 

1. Peusangan, Aceh
2. Krueng Aceh, Aceh
3. Jambu Aye, Aceh
4. Peureulak Tamiang, Aceh
5. Wampu, Sumut
6. Besitang, Sumut
7. Lepan, Sumut
8. Deli, Sumut
9. Padang, Sumut
10. Sei Ular, Sumut
11. Asahan Toba, Sumut
12. Batang Gadis, Sumut
13. Mujoi (Nias), Sumut
14. Siak, Riau
15. Kampar Riau, Sumbar
16. Rokan Riau, Sumut, Sumbar
17. Indragiri Riau, Sumbar
18. Duriangkang, Kepri
19. Sei Jang, Kepri
20. Antokan, Sumbar
21. Tarusan, Sumbar
22. Gasan Gadang, Sumbar
23. Harau, Sumbar
24. Pasaman, Sumbar
25. Batanghari, Jambi, Sumbar
26. Manna Padang Guci, Bengkulu, Sumsel
27. Ketahu,n Bengkulu
28. Bengkulu, Bengkulu
29. Musi, Sumsel, Jambi, Bengkulu
30. Mancang, Babel
31. Ajang Mabat, Babel
32. Sekampung, Lampung
33. Tulang Bawang, Lampung
34. Citarum, Jabar
35. Ciliwung Jabar, DKI
36. Cisadane Jabar, Banten
37. Cisadea, Jabar
38. Cimanuk, Jabar
39. Citanduy (segara anakan) Jabar, Jateng
40. Garang (Babon), Jateng
41. Serang, Jateng
42. Bodri, Jateng
43. Cacaban, Jateng
44. Juwana, Jateng
45. Tuntang, Jateng
46. Pemali, Jateng
47. Coma, Jateng
48. Babakan, Jateng
49. Gangsa, Jateng
50. Kupang, Jateng
51. Solo Jateng, DIY, Jatim
52. Serayu, Jateng
53. Luk Ulo, Jateng
54. Bogowonto DIY, Jateng
55. Progo DIY, Jateng
56. Bribin DIY, Jateng
57. Serang DIY, Jateng
58. Wawar Medono, Jateng
59. Brantas, Jatim
60. Sampean, Jatim
61. Deluang , Jatim
62. Bedadung,  Jatim
63. Kapuas, Kalbar
64. Sambas, Kalbar
65. Kapuas (Barito,) Kalteng
66. Mentaya, Kalteng
67. Kahayan, Kalteng
68. Barito Kalsel, Kalteng
69. Batu Licin, Kalsel
70. Mahakam, Kaltim
71. Jeneberang, Sulsel
72. Bila Walanae (Cenranae), Sulsel
73. Saddang Sulsel, Sulbar
74. Rongkong, Sulsel
75. Latuppa, Sulsel
76. Lasolo Sultra, Sulteng
77. Konaweha, Sultra
78. Laea Wanggu, Sultra
79. Budong Budong, Sulbar
80. Mapili, Sulbar
81. Mandar, Sulbar
82. Palu, Sulteng
83. Poso Sulteng, Sulsel
84. Limboto Bone Bolango Gorontalo, Sulut
85. Paguyaman, Gorontalo
86. Tondano, Sulut
87. Sangihe, Sulut
88. Dumoga, Sulut
89. Tukad Unda, Bali
90. Blingkang Anyar, Bali
91. Palung, NTB
92. Moyo, NTB
93. Mangkung, NTB
94. Benain, NTT
95. Noelmina (Benueke), NTT
96. Oba, Maluku Utara
97. Akelamo, Maluku Utara
98. Kao, Maluku Utara
99. Wae Hatu Merah, Maluku
100. Wae Apu, Maluku
101. Wae Manumbai, Maluku
102. Remu, Papua Barat
103. Arui, Papua Barat
104. Prafi, Papua Barat
105. Membramo, Papua
106. Baliem (Eilenden), Papua
107. Tami, Papua
108. Sentani, Papua

Di dalam BAB VIII Pasal 65 Undang-Undang Sumber Daya Air disebutkan dalam ayat 1 bahwa “Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya”. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa “Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air”. Kegiatan ini termasuk melaksanakan pemantauan kualitas air di wilayah DAS menggunakan teknologi informasi dan komputer terkini untuk mendukung penanganan DAS kritis di Indonesia.

Kegiatan pemantauan kualitas air di DAS prioritas di Indonesia perlu dilakukan secara terencana dan bertahap menggunakan teknologi informasi dan komputer terkini, sehingga tujuan penetapan DAS prioritas melalui beberapa peraturan pemerintah dapat tercapai. Penggunaan teknologi online monitoring berbasis GSM dan sistem informasi menjadi syarat mutlak untuk memantau DAS prioritas yang lokasinya sangat beragam dan jauh di pelosok. Oleh karena itu teknologi GSM dapat mengurangi biaya investasi inftrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemantauan kualias air di DAS prioritas. Selain itu penggunaan teknologi ini sudah sangat populer saat ini dan tidak membutuhkan biaya operasional yang terlalu besar.