Jakarta, 13 Juli 2022. Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan pertemuan pertama pembahasan rancangan Komunike, khususnya topik EDM. Agenda pembahsan pertama ini dihadiri rancangan komunike oleh 77 delegasi dari sembilan belas negara G20, empat negara undangan, dan tiga organisasi internasional. Pada pembahasan pertama, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro selaku Co-Chair EDM-CSWG membuka pertemuan didampingi Tim Ahli dan Asistensi Diplomasi EDM-CSWG.
Pada pembahasan pertama ini, seluruh delegasi menindaklanjuti pemikiran dan masukan seluruh delegasi terhadap Draft Pra Nol (Pre-Draft 0) yang telah disirkulasi pada pertemuan kedua EDM-CSWG di Jakarta pada bulan Juni lalu. Rancangan komunike ini merupakan komitmen dan kesepakatan yang bertujuan untuk mengkonkretkan tiga isu utama EDM-CSWG yaitu (1) pemulihan lingkungan yang lebih berkelanjutan, (2) peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan dalam perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian iklim, dan (3) peningkatan mobilisasi sumber daya dalam perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian iklim.
Pada sambutan pembukaan, Sigit Reliantoro menyambut baik partisipasi para delegasi yang sudah menyampaikan masukan secara tertulis untuk rancangan komunike yang sedang disusun. Selama dua kali pertemuan EDM-CSWG di Yogyakarta dan Jakarta lalu, semua delegasi telah mendiskusikan berbagai isu prioritas untuk mencapai visi dan tujuan yang sama. Pada pertemuan di kedua, telah disusun rancangan awalan Komunike dan kami telah mempertimbangkan masukan dan komentar tertulis yang disampaikan oleh seluruh delegasi”, jelas Sigit. Tim Sekretariat EDM telah menerima total 21 (dua puluh satu) masukan tertulis yang komprehensif. Selanjutnya, masukan tersebut dibahas guna proses penyusunan Draf Pra Nol (Pre-Draft 0).
Pada isu kerusakan lahan (land degradation), Indonesia kembali mengajak negara G20 untuk menekankan komitmennya dalam mencapai target pengurangan 50% lahan terdegradasi pada tahun 2040 sesuai dengan Global Initiative yang dicanangkan sejak tahun 2020. Indonesia juga ingin berbagai pengalaman dan kesuksesan dalam pengelolaan dan restorasi ekosistem gambut dan mangrove yang diharapkan upaya tersebut dapat diduplikasi di negara G20 dan selain G20 untuk mendukung tercapainya komitmen pengurangan lahan terdegradasi.
Dalam hal upaya menahan laju kehilangan keanekaragaman hayati (Halting Biodiversity Loss), komitmen negara G20 penting untuk memperkuat aksi menahan dan membalikkan laju kehilangan keanekaragaman hayati melalui aksi nasional dan kerja sama multilateral. Diantaranya melalui penyepakatan Post-2020 Global Biodiversity Framework serta memastikan aksi nyata, termasuk pendanaan dari segala sumber. Pada isu pengelolaan air terpadu dan berkelanjutan (Integrated and Sustainable Water Management), pembahasan komunike meliputi isu pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dalam hal pengelolaan danau berkelanjutan, efisiensi sumber daya air di seluruh sektor, sanitasi dan air bersih, serta koneksi air-energi-pangan berkelanjutan melalui upaya pemantauan, penyusunan kebijakan, dan kerjasama multi sektor.
Menyoroti perihal efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular dalam kerangka konsumsi dan produksi berkelanjutan (Resource Efficiency and Circular Economy within Sustainable Consumption and Production Framework), penyusunan draft komunike harus disesuaikan dengan pencapaian SDGs, terutama SDGs 12. Selain itu, upaya ini dilakukan agar dapat mengatasi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, ketahanan air, degradasi lahan, dan polusi melalui kerjasama dan keterlibatan seluruh pihak.
Penanganan sampah laut masih menjadi perhatian negara-negara G20 khususnya sampah plastik yang dikenal sebagai sumber pencemar lintas batas yang memberikan dampak dan ancaman secara langsung maupun tidak langsungnya terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi global. Pembahasan isu sampah laut berfokus pada bagaimana negara-negara G20 dapat bersinergi dalam mengatasi tantangan sampah laut melalui pendekatan ekonomi sirkular dan penggunaan plastik yang berkelanjutan.
Isu lingkungan kelautan selanjutnya adalah mengenai konservasi laut yang berfokuskan kepada restorasi ekosistem maritim dan Blue Economy (Ocean Conservation Focusing on Marine Ecosystem Restoration and Blue Economy. Pembahasan draft komunike pada isu ini membahas mengenai pentingnya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dan restorasi ekosistem sebagai salah satu prioritas utama sesuai dengan SDGs 14, pengelolaan Marine Protected Area (MPA) yang efektif dan berkelanjutan melalui penerapan langkah-langkah yang memadai dalam pengembangan dan perencanaan ekonomi biru yang berkelanjutan, serta penegasan kembali komitmen untuk mengakhiri Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Isu selanjutnya yang dibahas adalah mengenai pendanaan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan “The Sustainable Finance Working Group Roadmap” pada pendanaan berbasis Alam (Sustainable Finance With The Aim To Enhance The Sustainable Finance Working Group Roadmap For Funding Nature. Isu pendanaan berkelanjutan bertujuan untuk memobilisasi keuangan global sehingga memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. G20 berkomitmen untuk memperkuat regulasi yang dapat mendorong sektor swasta dan institusi keuangan agar berpartisipasi dalam pendanaan berkelanjutan melalui implementasi peta jalan G20 dalam pendanaan berkelanjutan.
Pertemuan sesi pembahasan Draft Komunike ini direncanakan akan diselenggarakan sebanyak 3 kali sebelum akhirnya dibahas pada Pertemuan EDM-CSWG G20 Indonesia Presidensi 2022 tingkat Menteri pada akhir Agustus mendatang di Bali. Kesepakatan yang terbentuk berupa dokumen Komunike ini nantinya menjadi bagian dari deklarasi kepala negara yang akan disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Negara G20 yang direncanakan pada bulan November 2022 di Bali.
Penulis : Hanum Sakina
Editor : Romi Setiawan
