Pedoman dalam pelaksanaan pemulihan Lahan akses terbuka, tahapan kegiatan pemulihan yaitu penentuan status kepemilikan lahan yang dipulihkan merupakan lahan yang yang dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten melalui kegiatan inventarisasi kerusakan LAT, kemudian penilaian status kerusakan LAT, penyusunan studi kelayakan yang memuat aspek teknis hukum lingkungan manajemen dan sosial ekonomi buaya, penyusunan rancangan teknis terperinci yang memuat gambar rencana teknis, rencana anggaran biaya dan rencana kerja syarat, pembentukan kelembagaan yang dikelola masyarakat setempat dan pelaksanaan pemulihan 

Melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, perlu dilakukan restorasi fungsi Ekosistem Gambut melalui pembangunan infrastruktur pembasahan.

Melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017, tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018.

Melaksanakan pemantauan pemulihan Ekosistem Gambut perlu dilakukan pengukuran tinggi muka air tanah pada Ekosistem Gambut bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut.

Melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem gambut.

Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, pengukuran tinggi muka air tanah dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.67/Melhk/Setjen/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi.

Padang lamun dan terumbu karang merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak,mencari makan dan pelindung pantai dari  erosi serta penangkap sedimen, sehingga perlu dijaga kelestarian fungsinya.
Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap kerusakanpadang lamun dan terumbu karang, sehingga perlu dilakukan upayapemulihan terhadap terumbu karang, sehingga perlu dilakukan upaya pemulihan terhadap terumbu karang dan padang lamun.
Mengatur  tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Padang Lamun dan Terumbu Karang. Meliputi :

Terumbu Karang merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut.
Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya.
Ekosistem terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Unutk mendapatkan data status dan kondisi kerusakan terumbu karang perlu dilaksanakan inventarisasi ekosistem terumbu karang.
Pedoman Inventarisasi dan Pemantauan Ekosistem Terumbu Karang meliputi Tahapan Inventarisasi Dan Pemantauan,

Padang lamun merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak, mencari makan dan berlindung  bagi biota laut, peredam gelombang air laut, pelindung pantai dari erosi serta penangkap sedimen, oleh karna itu perlu tetap terpelihara.
Kondisi ekosistem padang lamun menghadapi berbagai gangguan dan ancaman baik gangguan alami maupun gangguan dari kegiatan manusia.
Untuk mendapatkan data status dan kondisi kerusakan padang lamun perlu dilaksanakan inventarisasi ekosistem padang lamun
 
Pedoman Inventarisasi Ekosistem Padang Lamun meliputi  tahapan inventarisasi dan pelaporan.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan telah menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang ditandai oleh penurunan kualitas air lautdan kerusakan ekosistem.
Dalam rangka mengatasi penurunan produktivitas perairan kualitas air laut, fungsi dan manfaat ekosistem pesisir dan laut diperlukan tata laksana pedoman penentuan status mutu laut.
Pedoman penentuan status mutu laut meliputi:

Pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:   P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. 

Peraturan Direktur Jenderal ini berisi tentang:

Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Aparatur Sipil Negara Lingkup KLHK.

Peraturan Direktur Jenderal ini disusun untuk memberikan pedoman kepada setiap orang menyampaika  pengaduan atas dugaan korupsisi penyalahgunaan wewenang secara informatif, baik, 

Peraturan Direktur Jenderal ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah pusat  dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemantauan kuaitas air secara otomatis, kontinyu, dan online di Badan Air.

Peraturan Direktur Jenderal ini memberikan acuan kepada: