Rabu, 26 Oktober 2022. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir bersama Direktur Jenderal PPKL, Sigit Reliantoro untuk membuka pertemuan Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pertemuan PNLG berlangsung selama tiga hari dari tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2022.
 
Forum PNLG merupakan adalah wadah dan jejaring kemitraan para pimpinan pemerintah daerah yang ada di kawasan laut di negara Asia Tenggara dan Asia Timur dalam implementasi pembangunan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai national focal point PEMSEA akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran yang akan mengusung tema Pengelolaan Pesisir Terintegrasi/Integrated Costal Management (ICM). Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi anggota PNLG antara lain: Provinsi DKI Jakarta dan Bali, Kabupaten Sukabumi, Tangerang, Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Bangka Selatan, serta Kota Bontang dan Denpasar.
 
“Kami bangga untuk menyelenggarakan pertemuan PNLG. Kesempatan ini harus kita jadikan momentum untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam bidang pesisir, tata kelola dalam rangka Integrated Coastal Management (ICM/Pengelolaan Pesisir Terpadu)” papar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam sambutan.
 
Saat ini setiap negara yang memiliki wilayah pesisir sedang berfokus untuk menciptakan ketahanan pesisir menuju ekonomi biru (blue economy) lokal yang berkelanjutan. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pembangunan di kawasan pesisir masih mengalami kendala di berbagai sektor. Permasalahan tersebut khususnya berkaitan dengan tata kelola pesisir yang saat ini masih menjadi tantangan serius dan harus kita hadapi bersama. Pertemuan PNLG Summit Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut dengan bekerja bersama dan berkolaborasi.
 
Menteri LHK, Siti Nurbaya  juga menyampaikan bahwa ndonesia memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan blue economy atau ekonomi kelautan. Salah satunya melalui pemanfaatan hutan mangrove. Berdasarkan peta mangrove Indonesia, total hutan mangrove di Tanah Air berjumlah 31 juta hektare. Angka tersebut mencakup sekitar 20 persen dari habitat mangrove dunia. Ekosistem Mangrove Indonesia telah terbukti memberikan pelayanan vital ekosistem untuk masyarakat lokal dan global.
 
“Ekonomi biru atau kelautan perlu diintegrasikan dengan Ekonomi Hijau untuk meningkatkan perekonomian nasional. Meski saat ini ekonomi biru dinilai belum optimal. Hal yang perlu dilakukan adalah menciptakan kebijakan manajemen integrasi kelautan dan ekonomi biru perlu dilakukan langkah konkret, yaitu peningkatan kapasitas, inovatif teknologi, rencana kebijakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, penghasilan, ancaman bencana alam, dan ketahanan laut secara terintegrasi,” menurut Menteri Siti dalam sambutan kuncinya.
 
Sebagai praktik baik, Kabupaten Tangerang sendiri dalam meningkatkan kawasan pesisir juga telah melakukan sejumlah program. Salah satunya adalah melalui program Gerbang Mapan atau Gerakan Pengembangan Masyarakat Pesisir. Program ini merupakan penanganan permukiman kumuh seluas 26.90 Ha atau 27.16% dari luas kumuh Kabupaten Tangerang yang memiliki kompleksitas permasalahan. Penanganan kawasan tersebut, tidak dapat dilaksanakan secara parsial sehingga penanganan harus dilakukan dengan terpadu dan terintegrasi. Dasar pengelompokan penataan kawasan permukiman nelayan yang dilakukan antara lain kompleksitas permasalahan, tipologi masyarakat nelayan, serta arah kebijakan pengembangan Kota.
 
Pemilihan Kawasan Ketapang bukan tanpa alasan. Kawasan ini merupakan Kawasan Strategis Kota dari segi Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, sehingga penaatan Kawasan Ketapang tidak hanya akan mengatasi permasalahan kekumuhan, kegiatan skala Kawasan juga menata perekonomian dan lingkungan hidup. Konsep yang diutamakan adalan penataan permukiman dan wisata mangrove yang memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata dan pemerataan pembangunan di utara Kabupaten Tangerang. Lokasi Kawasan Ketapan pada hari terakhir pertemuan PNLG akan dikunjungi dalam agenda kunjungan lapangan yang diikuti oleh seluruh delegasi.
 
"Provinsi Banten mengapresiasi Pak Bupati Tangerang yang telah menginisiasi pertemuan internasional untuk memperkuat, memberdayakan, memanfaatkan, dan mencari solusi atas kemungkinan efek-efek lingkungan dan bagaimana menjaga tata kelola kawasan pantai," kata Al Muktabar, Penanggung Jawab Gubernur Banten.
 
Diakhir rangkaian pembukaan PNLG Menteri LHK didamping oleh Executive Director PEMSEA, Bupati Tangerang, Penanggungjawab Gubernur Banten, dan Direktur Jenderal PPKL, secara resmi telah membuka PEMSEA Expo. PEMSEA Expo sendiri diisi oleh peserta yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga oleh sektor UMKM, perusahaan, dan Organisasi Masyarakat yang berfokus pada lingkungan.
 
 
Penulis: Romi Setiawan