Jakarta, 29 Januari 2024. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi perhatian penting bagi pemerintah, khususnya perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang harus dilakukan dengan sinergitas pemantauan kualitas lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan menggelar Ekspose Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Lingkungan Hidup Tahun 2023.

Acara Ekspose digelar secara webinar melalui Zoom meeting yang dihadiri oleh pejabat eselon II lingkup Ditjen PPKL, Kepala P3E seluruh ekoregion serta seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan Ekspose diawali dengan arahan oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menyampaikan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 serta apresiasi terhadap seluruh pemangku kepentingan yang telah berusaha dalam membangun pemulihan lingkungan.

“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih bahwa pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2023 telah mengalami kenaikan secara nasional sejumlah 0,12 poin, meskipun peningkatannya tidak terlalu banyak tetapi ini sudah menunjukkan kerja keras kita dalam menciptakan perubahan terhadap lingkungan”. Ungkap Sigit

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan Angka yang digunakan sebagai representasi kualitas lingkungan hidup agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dirjen Sigit juga mengungkapkan bahwa  dengan IKLH kita dapat mengukur kualitas lingkungan hidup yang ada setiap daerah, IKLH adalah sistem yang dibangun melalui sistem kebijakan dan peraturan.

Selain itu, ia juga menyampaikan pencapaian target terkait Indeks Kualitas Udara di provinsi dan kabupaten serta kota mengalami peningkatan hanya saja dibeberapa wilayah masih terdeteksi mengalami penurunan kualitas udara.

“Dari hasil penghitungan capaian target Indeks Kualitas Udara di Tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan seperti di wilayah provinsi pada tahun 2022 sejumlah 85,3% di tahun 2023 meningkat menjadi 95%, sedangkan di wilayah kabupaten atau kota pada tahun 2022 sejumlah 77,2% meningkat menjadi 82%, dari jumlah titik pantau terdeteksi sejumlah7,10% wilayah kabupaten atau kota mengalami perbaikan kualitas udara, 88,95% mengalami kualitas udara tetap dan 3,94% mengalami penurunan kualitas udara”. Ujarnya

Selanjutnya ia juga menyebutkan pada pencapaian Indeks Kualitas Air juga mengalami hal yang sama, Dimana beberapa wilayah provinsi dan kabupaten atau kota mengalami peningkatan Indeks Kualitas Air dari tahun sebelumnya. Capaian Indeks Kualitas Air di wilayah provinsi tahun 2022 sejumlah 41,2% pada tahun 2023 meningkat menjadi 50%, sedangkat wilayah kabupaten atau kota tahun 2022 sejumlah 44,5% meningkat menjadi 56%.

Beda Halnya pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada wilayah provinsi tahun 2022 sejumlah 47,1%, di tahun 2023 meningkat menjadi 55% sedangkan di wilayah kabupaten atau kota mengalami penurunan yang mana pada tahun 2022 sejumlah 33,1% menurun menjadi 31% di tahun 2023.

Selain itu, Pencapaian target pada Indeks Kualitas Air Laut pun mengalami penurunan di wilayah provinsi tahun 2022 sejumlah 100% sedangkan di tahun 2023 menjadi 79%.

Sementara itu, capaian Indeks Respon Lingkungan hidup pada wilayah provinsi dan kabupaten atau kota mengalami peningkatan pada Program Gambut Lestari, Indonesia Hijau dan Langit Biru, namun mengalami penurunan pada program kali bersih dan Pantai bersih. Di sisi lain terdapat respon unggul pada peraturan perundang – undangan dan perumusan kebijakan.

Meskipun masih ada beberapa wilayah provinsi dan kabupaten atau kota mengalami penurunan angka indeks kualitas dan penurunan indeks respon pada program lingkungan, namun dari segi kebijakan sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi dan kolaborari pemerintah pusat dan daerah dalam menyampaikan laporan terkait data pemantauan kualitas lingkungan.

Ada beberapa wilayah provinsi dan kabupaten atau kota yang dapat dijadikan rujukan sebagai best practice dalam pengendalian pencemaran air yaitu Provinsi Kalimantan Selatan yang mengusung kolaborasi pentahelix dalam mengembalikan kejayaan Sungai martapura sebagai pusat peradaban.

Selain itu, kabupaten jombang juga menjadi salah satu best practice yang berinovasi dalam pengolahan limbah dengan Fitoremediasi. Fitoremediasi dipilih sebagai upaya pengolahan air limbah industri tahu yang lebih efisien yang aplikatif serta rendah biaya.  

Tidak hanya berinovasi pada pengendalian pencemaran air, kabupaten jombang juga berupaya dalam pengendalian kerusakan lahan dengan mensinergikan peningkatan fungsi ekologi pada pengembangan eduwisata, pengembangan jasa lingkungan, peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pengembangan aksi zero waste adventure.

Dengan kerja keras dan usaha dalam upaya membangun pemulihan lingkungan, pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan sebuah penghargaan bergengsi yakni Green Leadership.

Pemilihan Green Leadership ini salah satunya mengacu pada 6 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu memiliki kemampuan mengelola sumber daya, mampu membangun hubungan dengan stakeholders, memiliki kemampuan dalam pengambilan Keputusan dan kebijakan, berjiwa kepemimpinan, berjiwa sosial dan dapat menjalin Kerjasama dengan mitra atau badan usaha.

Apresiasi ini diberikan agar menjadi motivasi bagi tiap pemimpin daerah yang dapat membangun inovasi dan mengelola kualitas lingkungan hidup di setiap daerah menjadi lebih baik.

“Kami mengapresiasi bapak dan ibu yang telah menunjukkan kolaborasi dan inovasi untuk menuju kualitas lingkungan yang lebih baik, dan kita juga menyediakan outlet agar bapak/ibu dapat melihat masalah secara global sehingga dapat menjadi acuan/rujukan perbaikan untuk skala local, kami berharap bapak dan ibu harus menjadi bagian dari perubahan, jika tidak maka hal itu akan sia – sia”. Ujar Sigit di akhir arahannya.*

 

OOooooOO

Penulis : @Murlan