Jakarta, 01 Juni 2017. Dalam rangka penyampaian informasi kepada publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen PPKL telah membangun sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu/ Air Quality Monitoring System (AQMS) di 3 kota (Palembang, Jambi dan Palangkaraya) pada tahun 2016 dan sedang dalam proses pembangunan di 4 kota pada tahun 2017 ini (Pekanbaru, Padang, Pontianak dan Banjarmasin). Ditargetkan total yang akan terbangun sampai dengan tahun 2019 adalah 45 Kota.
Output dari sistem yang dibangun tersebut berupa hasil pemantauan yang dinyatakan dalam parameter pantau. Terdapat 7 (tujuh) parameter pantau yang dihasilkan yaitu SO2, NO2, CO, O3, HC, PM10 dan PM2,5. Selanjutnya hasil pemantauan dilakukan pengolahan data menjadi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) untuk menjadi informasi bagi publik. (dapat diakses melalui website Ditjen PPKL)
Selain hasil pemantauan dari stasiun pemantau yang dimiliki oleh KLHK di beberapa kota tersebut diatas, pada tahun 2017 ini KLHK mulai melakukan kerjasama dengan beberapa kota dan instansi yang telah memiliki sistem pemantauan secara kontinyu melalui integrasi ke dalam sistem yang telah dibangun oleh KLHK, diantaranya BMKG, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara serta PT. Chevron. Dengan demikian, data yang disampaikan kepada publik juga akan semakin banyak. Kedepannya, diharapkan kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan daerah-daerah lain yang telah memiliki AQMS maupun yang berencana akan memasang AQMS.
Dalam Sambutannya Dirjen PPKL, M.R Karliansyah mengatakan, “Dengan adanya sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu/Air Quality Monitoring System (AQMS) serta aplikasi pemantauan kualitas udara ambien berbasis WEB tersebut, harapan kami, masyarakat luas/public dapat dengan mudah mengakses informasi tentang hasil pemantauan kualitas udara ambien yang ada di Indonesia. Dan kita sebagai pengambil kebijakan akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara apabila data yang diperlukan dapat dipenuhi sesuai standar yang ada.”
Ditempat yang sama, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Ir. Halimurrahman, MT mengatakan, “Lapan melalui Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia (Srikandi) versi 2.0 dapat melengkapi ISPU KLHK dan diharapkan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran udara”
Hal serupa juga disampaikan oleh Drs. Maman Sudarisman, DEA, selaku Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG, “Informasi yang disediakan BMKG terkait KARHUTLA adalah Prakiraan serta analisa Sistem peringkat bahaya kebakaran hutan, informasi hari tanpa hujan, prakiraan cuaca harian, prakiraan serta analis hujan bulanan dan analisis dinamika atmosfer.”
