Asia-Pacific Rainforest Summit (APRS) kembali diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya, dan kali ini bertempat di Yogyakarta, 23 – 25 April 2018. Salah satu subtema yang diangkat adalah “Restoration and Sustainable Management of Peatlands”, yang mempertemukan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan stakeholders lain, di antaranya Badan Restorasi Gambut, Kementerian Pertanian, UN Environment, FAO, CIFOR, akademisi, peneliti, serta pelaku usaha. Pertemuan tersebut bertujuan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, serta menghasilkan rekomendasi untuk restorasi dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, peningkatan metode perhitungan gas rumah kaca dari lahan gambut, dan komitmen dari stakeholders untuk bertindak secara nyata.
Hadir sebagai pembicara adalah para stakeholders di bidang pengelolaan lahan gambut, diantaranya:
1. Drs. M.R. Karliansyah, M.S., Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Prof. Dr. Ir. Sigit Hadwinarto, M.Agr, Director General of Forest Planology and Environment Management (PKTL), MoEF
3. Prof. Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr, Direktur Badan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian
4. Dr. Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan, Badan Restorasi Gambut
5. Johan Kieft, UN Environment
6. Adam Gerrand, FAO
7. Prof. Dr. Herry Purnomo, CIFOR
8. Ir. SPM Budisusanti, M.Sc, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut
9. Ir. Raffles Brotestes Panjaitan, M.Sc., Direktur Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan
10. Dr. Hesti L. Tata, Peneliti (FOERDIA)
11. Prof. Andrew Campbell, ACIAR
12. Prof. Dr. Ir. Azwar Ma`as, M.Sc Gadjah Mada University
13. Solichin Manuri, Peneliti (DAEMETER)
14. Tsuyoshi Kato, Pelaku Usaha, PT Wana Subur Lestari
Ada dua hal yang difokuskan pada subtema tersebut, yaitu kebijakan dan implementasi. Pada sisi kebijakan misalnya, Indonesia memiliki One Map Policy untuk pendataan berkualitas yang tentunya dibutuhkan dalam pengelolaan lahan gambut. Dalam hal implementasi, hal-hal yang dibagikan salah satunya terkait rencana strategis untuk mengendalikan kebakaran lahan gambut. Di mana selama dua tahun terakhir ini, Indonesia telah memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi patokan untuk pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di masa depan. Juga ada masalah pemulihan lahan gambut yang membutuhkan pendekatan multidisplin dan mempertimbangkan masalah sosial, budaya, dan ekonomi, karena dapat berdampak bagi sektor swasta dan masyarakat lokal. Itu menjadi beberapa dari banyak hal penting yang dibahas pada pertemuan tersebut.
Komitmen dalam restorasi dan pengelolaan lahan gambut ini sangat penting, khususnya bagi Indonesia. Selain menjadi salah satu negara dengan lahan gambut terluas setelah Rusia dan Amerika, bencana kebakaran akibat mengeringnya lahan gambut pada tahun 2015 membawa banyak dampak negatif terhadap ekologi dan ekonomi Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan serius untuk memulihkan lahan gambut yang terdegradasi dan terbakar dan untuk memitigasi insiden kebakaran (lahan gambut). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengurangi jumlah titik api dan insiden kebakaran secara signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, jumlah deforestasi berkurang sebesar 64,3% pada tahun 2017. Dengan komitmen yang kuat dan kooperasi dari seluruh stakeholders, progres dalam pengelolaan lahan gambut akan tercapai hingga restorasinya pun akan dapat terwujud dengan baik.
