Nusa Dua, 1 November 2018. Indonesia mempertegas komitmen dalam menjaga perlindungan lingkungan pesisir dan laut yang dituangkan dalam Deklarasi Bali sebagai rangkaian akhir penyelenggaraan The Fourth Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Landbased Activities (IGR-4) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 31 Oktober - 1 November 2018. Deklarasi ini dihasilkan pada pertemuan akhir negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4).
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi ratusan delegasi dari berbagai negara yang begitu antusias mengikuti berbagai sidang hingga pelaksanaan IGR-4 hari terakhir. Seluruh negara peserta IGR-4 menyepakati untuk memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA).
 
Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 akhirnya menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).
 
''Kesepakatan dalam Deklarasi Bali, sejalan dengan transformasi komitmen global Indonesia yang sedang berlangsung, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 dari agenda 2030,'' kata Menteri Siti Nurbaya dalam sambutan penutupan IGR-4.
 
Menteri Siti Nurbaya mengajak semua negara untuk mengambil peran aktif, dan melakukan kerjasama intensif antar negara melalui pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, pengetahuan, dan transfer teknologi. 
 
Sebagai komitmen serius Indonesia, dan sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bali, Menteri Siti Nurbaya akan mengusulkan dan akan berkonsultasi dengan badan Lingkungan Hidup PBB untuk mengambil kesempatan kebersamaan negar-negara di dunia saat COP Ke 24 UNFCCC guna mendukung dialog tentang Inisiatif Kapasitas Daerah terkait pencemaran laut yang terhubung dengan kegiatan berbasis lahan. 
 
Melalui pertemuan IGR-4 yang berlangsung selama dua hari ini, Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa negara peserta telah memberi pesan kuat pada dunia, bahwa peran pemerintah sangat penting dan Indonesia akan terus berkomitmen serius dalam upaya melindungi lingkungan laut dari kegiatan berbasis lahan.
 
''Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya sampaikan terimakasih kepada Sekretariat badan lingkungan PBB, delegasi semua negara anggota, dan delegasi lainnya yang telah membuat pertemuan penting ini berjalan produktif dan sukses,'' tutup Menteri Siti Nurbaya. Tak lupa ucapan terimakasih juga disampaikannya untuk Pemerintah Daerah Bali, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan jajaran KLHK yang sudah mempersiapkan acara forum internasional ini.
 
Sementara itu, Badan Lingkungan PBB (UN Environment) memberikan apresiasi atas peran penting dan komitmen kuat yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia, dalam berbagai upaya pengelolaan lingkungan dengan tujuan global.
 
''Komitmen Indonesia terlihat nyata dari kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya. Ini terlihat melalui kerja-kerja yang sudah dilakukan,'' kata koordinator GPA UN Environment, Habib El-Habr. Dikatakan Habib, sambutan Menteri Siti Nurbaya saat pembukaan IGR-4 sudah merefleksikan komitmen dan pesan kuat dari Indonesia untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan pencemaran laut secara global. ''Indonesia sudah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam memerangi polusi di laut, dan ini sangat kami apresiasi,'' tegasnya.
 
IGR-4 merupakan ajang badan lingkungan PBB. Tema yang diangkat pada pelaksanaan kali ini adalah 'Pollution in Ocean and Land Connection'. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, setelah pertemuan IGR ke-1 diselenggarakan di Montreal, Kanada pada tahun 2001, pertemuan IGR ke-2 di Beijing, China tahun 2006, dan pertemuan IGR ke-3 di Manila, Phillippina pada tahun 2012.
 
Pada IGR-4 hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly.