Jakarta, 12 Mei 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyelesaikan pembahasan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lahan gambut pada areal konsesi perkebunan. Ketua Umum GAPKI, Joko Suspriyanto dan Eddy Martono selaku Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI, serta seluruh GAPKI dari Provinsi yang memiliki areal gambut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan ini, M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), menyampaikan apresiasi atas kerjasama GAPKI yang telah bersinergi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa sabun, desinfektan dan minyak goreng. Bantuan tersebut telah disalurkan oleh KLHK kepada yang berhak mendapatkan. M.R. Karliansyah juga memberikan apresiasi kepada 212 perusahaan perkebunan yang telah berkomitmen melakukan pemulihan ekosistem gambut dengan secara konsiten menjaga tata kelola airnya memenuhi 40 centimeter di bawah permukaan tanah. Dirjen PPKL pada kesempatan ini juga meminta bantuan Ketua Umum dan seluruh jajaran GAPKI dapat mendorong perusahaan perkebunan yang sampai sekarang belum menyampaikan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut atau belum melakukan pemulihan ekosistem gambut pada areal konsesinya.
Perbaikan tata kelola air lahan gambut di areal konsesi perkebunan sangat berperan dalam mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan, serta untuk menghadapi potensi musim kering yang diprediksikan oleh BMKG akan terjadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus mendatang. Pelaksanaan pencegahan tetap lebih baik dari pada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terlanjur terjadi. Direktorat Jenderal PPKL yang bertugas melakukan pembinaan, mengajak GAPKI bersama-sama melakukan pembinaan kepada pemegang konsesi perkebunan untuk melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola gambut di areal konsesinya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua GAPKI, Joko Suprianto, menyatakan sependapat dengan yang disampaikan oleh Dirjen PPKL yaitu mendorong seluruh anggotanya untuk segera melakukan pemulihan ekosistem gambut dan menyusun dokumen perencanaan pemulihan ekosistem gambut. Dengan melaksanakan pemulihan ekosistem gambut, maka perusahaan termonitor dan terkontrol oleh Pemerintah. Selain itu, dapat dengan mudah diketahui pada lolaksi mana potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat dilakukan antisipasi pencegahannya. Eddy Martono meminta kepada Dirjen PPKL, agar KLHK memberitahukan apabila dengan overlay database SiMATAG-0.4m dan peta hotspot dapat diketahui adanya titik panas (hotspot) di lokasi konsesi perkebunan sehingga dapat dilakukan penanggulangan dengan cepat.
Selanjutnya Ketua GAPKI mengusulkan adanya pertemuan sosialisasi dan pembinaan kepada perkebunan tentang tata kelola gambut. Ia meminta daftar perusahaan perkebunan yang belum mempunyai dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut sehingga GAPKI dapat mendorong perusahaan tersebut agar segera menyusun dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut. Hal ini disepakati bahwa daftar akan disampaikan segera kepada GAPKI dan pembinaan akan dilaksanakan setelah Idul Fitri.
