Pongkor, 9 Juni 2021. Wakil Menteri LHK, Alue Dohong didampingi oleh Sigit Reliantoro, selaku Plt. Direktur Jenderal PPKL dan Wiratno, Direktur Jenderal KSDAE mengunjungi lahan bekas tambang emas liar yang berada di kawasan Izin Usaha Pertambangan PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Emas UBPE Pongkor (Antam Pongkor). Rombongan KLHK diterima secara langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Antam, Lukito Setiawan Suardi dan General Manager PT Antam UBPE Pongkor, Purwanto.
Wilayah operasi Antam Pongkor berada di lokasi strategis. Wilayah penambangan berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Geopark Pongkor yang merupakan potensi alam yang dimiliki oleh nasional dan khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor. Potensi ini direspon secara positif oleh manajemen PT Antam UBPE Pongkor dengan menerapakan program Ecogeoedu Tourism.
Upaya Antam Pongkor untuk mencapai hasil yang didapat saat ini perlu menerapkan proses yang panjang. Gurandil julukan bagi penambang liar banyak menjalankan aktivitas penambangan liar yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya lahan menjadi rusak dan Sungai Ciguha yang berada dekat dengan lokasi tercemar dengan kandungan merkuri yang tinggi.
Antam Pongkor melakukan upaya pemulihan lingkungan dari kegiatan penambangan liar sejak tahun 2014. Lahan yang rusak dipulihkan dengan revegatasi tanaman asli Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) serta mengedukasi gembong penambang liar sehingga saat ini berubah menjadi local champion. Local champion berperan sebagai penghubung dan fasilitator yang dapat secara efektif menyambungkan kepentingan dari perusahaan dan serta kebutuhan pengembangan masyarakat untuk beralih mata pencaharian.
Upaya Antam Pongkor yang mengajak gembong dan gurandil penambang liar adalah bentuk implementasi dari restorative justice. Upaya ini menyeimbangkan aspek pemulihan lingkungan dan perbaikan peran dari masyarakat yang sebelumnya dianggap mengganggu atau merusak lalu dilibatkan sebagai pihak yang ikut serta memulihkan lingkungan dan yang penting mata pencaharian tetap tersedia.
“Selama ini asosiasi perusahaan tambang jelek, selalu berhubungan dengan mencemari dan merusak alam. Namun Antam membuktikannya bahwa mereka bertanggung menjalankan pengelolaan lingkungan yg berkelanjutan dan bertanggung jawab kepada pengembangan masyarakat. Hal ini perlu dipertahankan dan dilanjutkan”, pesan Wakil Menteri LHK.
Bapak Alue Dohong dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada manajemen Antam Pongkor yang telah menjadi perusahaan tambang emas pertama yang mendapatkan peringkat Emas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) tahun 2017. Peringkat ini didapatkan karena perusahaan menjalankan responsible and good practice mining yaitu melakukan pertambangan dan praktek yang baik dan bertanggung jawab, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan.
Kunci pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Antam Pongkor dengan pendekatan bottom up. Pendekatan ini memperkuat pemahaman dari tingkat kecil, seperti anak-anak, pelajar, dan pemuda melalui pendidikan. Sehingga kesadaran lingkungan muncul secara mandiri. Usaha ini dilakukan secara konsisten dan akhirnya melahirkan dua tokoh penting yaitu Bang Wili dan Haji Oceng sebagai local champion.
Agenda kunjungan kerja Wakil Menteri LHK diawali dengan melihat secara langsung lokasi bekas “tenda biru” yang dahulu menjadi daerah penambangan liar oleh masyarakat. Lokasi tersebut saat ini telah menjadi hijau dan upaya revegatasi masih dilanjutkan. Selain itu, rombongan juga diajak untuk melihat secara langsung Ekoriparian Sungai Ciguha.
Ekoriparian Ciguha adalah bukti kolobarasi Antam Pongkor dan Komunitas Peduli Lingkungan yang dikoordinasikan oleh Bang Wili. Sungai yang dahulu keruh dan berbau menyengat karena penggunaan Sianida yang berlebih dalam proses pemurnian emas oleh rakyat, saat ini berubah menjadi kawasan bersih, indah, dan menjadi lokasi pemeliharaan ikan air tawar.
Antam juga membangun fasilitas Museum Tambang Pongkor yang berfungsi sebagai sarana edukasi. Masyarakat yang berkunjung diajak masuk ke dalam gua lokasi penambangan dan melihat secara langsung bagaimana proses penambangan emas dilakukan. Melalui fasilitas ini diharapkan masyarakat paham bagaimana emas dihasilkan dan memahami bagaimana proses eksplorasi emas yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
“Antam Pongkor berharap agar ekoriparian Sungai Ciguha, Kawaci, dan Museum Tambang Pokor, serta fasilitas lain yang telah dikembangkan dapat menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Sekaligus melengkapi obyek wisata di kawasan Geopark Pongkor dan Taman Nasional”, jelas Purwanto.
Wakil Menteri LHK menyampaikan bahwa pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Antam Pongkor adalah contoh positif pengelolaan konflik masyarakat. Upaya ini perlu ditindaklanjuti dengan menerapkan Sosial Return on Investment (SROI) melalui Community Satisfaction Index (CSI) untuk menilai sejauh mana implementasi program diterima manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini agar membentuk paradigma bahwa masyarakat menjadi bagian dari proses bisnis (sense belonging).
“Pelibatan masyarakat dapat mengurangi konflik masyarakat yang menimbulkan biaya tambahan serta bertujuan untuk memperkuat branding perusahaan. Pengalaman ini harus ditularkan kepada perusahaan penambang dan perusahaan mineral lainnya agar semakin banyak tambang di Indonesia dikelola dengan tanggung jawab dan berwawasan lingkungan”, pesan Wakil Menteri LHK.
Diakhir kegiatan, rombongan KLHK mengapresiasi usaha yang telah dilaksanakan oleh Antam Pongkor dan masyarakat. Usaha yang telah dilakukan diharapkan menumbuhkan inovasi baru sehingga manfaat yang dihasilkan bisa dirasakan oleh masyarakat. Perwakilan KLHK pun diberikan kesempatan untuk memberikan nama pada tiga gazebo yang berlokasi di Ekoriparian Sungai Ciguha.
